Jasa Pembuatan Web Kebumen,web design kebumen,Website Kebumen,Web design Kebumen Profesional,Web Design Yogyakarta,Pembuatan Website Yogyakarta

Sultan: Tak Ada Konflik Tanah

Posted by Javawebmaster - 21 Maret 2012 - Berita Kota, Yogyakarta - No Comments

Berita Yogyakarta

YOGYAKARTA – Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X minta masyarakat Yogyakarta jangan cemas, apalagi khawatir terhadap konflik di keluarga besar Keraton Yogyakarta maupun Puro Pakualaman.

Sebab, lanjut dia yang juga Gubernur DIY, baik di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat maupun Puro Pakualaman tidak pernah ada konflik soal pertanahan.

Dia mengatakan, hal itu menjawab pertanyaan wartawan di Yogyakarta, kemarin. Dikatakan, selama ini tidak pernah ada konflik pertanahan termasuk yang disebut menyangkut nama Sri Sultan Hamengku Buwono VII.

‘’Tanah Yogyakarta ini ya mestinya tanah pribadi Hamengku Buwono, pada waktu masih Mangkubumi. Karena menang perang pemberontakan bupati-bupati bisa dikalahkan itu kan Mangkubumi dihadiahi tanah Yogyakarta. Jadi kan ini (tanah) pribadi,’’ jelasnya.

Tanah keraton sendiri telah dipilah dan dibagi-bagi dengan status tanah lembaga di bawah naungan keraton atau tanah pribadi keraton.

‘’Tanah keraton itu ada yang dikasihkan dan ada yang tidak dikasihkan. Jadi kalau yang tidak dikasihkan ya tetap tanah keraton,’’ katanya.

‘’Tidak ada istilah tanah HB VII, HB I, ya tidak ada. Kalau dianggap seperti itu ya ke pengadilan saja,’’ tegas Ngarsa Dalem, panggilan akrabnhya.

Pernyataan Sultan tersebut, sekaligus juga menegaskan terkait desakan berbagai pihak termasuk tim asistensi RUUK DIY yang meminta pihak keraton maupun Pakualaman segera menyelesaikan permasalahan pertanahan secara internal.

Tim asistensi menganggap jika persoalan pertanahan akan mempengaruhi hasil pembahasan RUUK di DPR RI. Ketika diminta tanggapannya mengenai pembahasan RUUK di tingkat pusat yang telah melalui 31 kali pertemuan namun tetap belum menemukan solusi, Sultan menyerahkannya pada presiden.

Ketika disinggung soal jabatan Gubernur, Ngarsa Dalem, enggan menjawab kemungkinan adanya perpanjangan masa jabatan kembali, mengingat masa perpanjangan terakhir hanya menyisakan waktu sekitar tujuh bulan hingga Oktober mendatang.

Semua dikembalikan kepada pemerintah, tetapi yang jelas masa perpanjangan jabatan Sultan sebagai Gubernur DIY segera habis. ‘’Soal ini saya tidak mau komentar,’’ katanya.