Jasa Pembuatan Web Kebumen,web design kebumen,Website Kebumen,Web design Kebumen Profesional,Web Design Yogyakarta,Pembuatan Website Yogyakarta

Fraksi PKS dan PAN Tolak Bayar Ganti Rugi

Posted by Javawebmaster - 23 Maret 2012 - Tegal - No Comments

Berita Tegal – Sengketa Pasar Pagi

TEGAL- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Peduli Rakyat DPRD Kota Tegal hingga kini tetap kukuh menolak pembayaran ganti rugi Pasar Pagi kepada investor. Padahal, perlawanan hukum yang dilakukan DPRD Kota Tegal atas putusan Peninjauan Kembali Mahmakah Agung (PK MA) No 413 PK/pdt/2008 tanggal 13 Januari 2010 yang memenangkan PT Sinar Permai terhadap kasus sengketa Pasar Pagi ditolak MA.

Anggota Fraksi PKS, Rofi’i Ali kemarin mengatakan, berdasarkan pengalaman tidak ada aset milik pemerintah yang bisa dikuasai pihak ketiga atau swasta. Apalagi eksekusi PN Tegal tahun 2007, yang berdasarkan eksekusi No 2173K/pdt/2004, berdasarkan berita acara penetapan PN Tegal No 01/Pdt.eks/2007/PN TGL, 26 Juli 2007, semua aset Pasar Pagi Tegal milik Pemkot dan investor menyerahkan eksekusi secara sukarela.

“Karena itu, tidak ada alasan investor menguasai aset Pasar Pagi, termasuk apabila Pemkot tidak membayar ganti rugi sesuai putusan PK MA No 413 PK/pdt/2008 tanggal 13 Januari 2010,” tegasnya.

Menurut dia, atas dasar tersebut pihaknya tetap menolak pembayaran ganti rugi Pasar Pagi pada investor. Apalagi, pembayaran ganti rugi menggunakan uang rakyat yaitu dianggarkan melalui APBD.
“Kami akan tetap pada sikap awal, menolak pembayaran ganti rugi Pasar Pagi dan kami yakin karena sudah ada putusannya semua aset Pasar Pagi tidak bisa dikuasai investor,” ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Fraksi PAN Peduli Rakyat, Abdullah Sungkar SE ST. Pihaknya juga tetap menolak pembayaran ganti rugi Pasar Pagi kepada investor, meski putusan PK MA No 413 PK/pdt/2008 tanggal 13 Januari 2010 telah memenangkan PT Sinar Permai selaku investor. Pasalnya, ia menilai keputusan hukum itu tidak menunjukkan keadilan kepada ma­sya­rakat. “Kami tetap akan menolak. Bahkan, apabila dibahas di DPRD saat juga akan menolak untuk pembayaran ganti rugi,” tegasnya.

Anggota Fraksi Golkar, W Edi Susilo SH menambahkan, rapat pimpinan mendesak dilaksanakan dengan tujuan mempelajari bersama putusan kasasi yang dikeluarkan MA. Hal itu sekaligus untuk membahas langkah selanjutnya dalam mencarikan solusi yang terbaik. Pa­salnya, perlawanan DPRD mulai dari Pengadilan Negeri (PN) Tegal, Pengadilan Tinggi (PT) Semarang dan kasasi di MA ditolak.

Menurut dia, Fraksi Golkar menilai persoalan sengketa Pasar Pagi harus diprioritaskan dibandingkan persoalan lainnya. Sebab, menyangkut nilai ganti rugi yang jumlahnya cukup besar dan apabila dibiarkan akan terus bertambah.
“Untuk menyelesaikan harus dibahas oleh seluruh pihak terkait dan kami keberatan apabila Pemkot membayar ganti rugi kepada investor dengan menggunakan uang rakyat,” tegasnya.